Network
"Mereka menarik puluhan ribu pengikut dengan mengunggah konten kekerasan dan misoginis."
Para ahli mencatat bahwa perempuan sering menjadi sasaran "doxing", yakni praktik menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa seizin orang tersebut yang di antaranya menyebarluaskan nama dan alamat.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Gelar Mudik Gratis 2023, Ada 19.280 Kuota, Buruan Daftar!
Pasukan junta kerap menyerukan kekerasan atau penangkapan kepada mereka yang menjadi sasaran "doxing".
Para perempuan yang menjadi sasaran "doxing" juga kerap dituduh melakukan hubungan seksual dengan laki-laki Muslim atau mendukung penduduk Muslim. Ini adalah narasi ultranasionalis, diskriminatif dan pandangan bernada Islamofobia yang umum di Myanmar, kata para ahli.
"Junta telah meningkatkan penindasan mereka yang kejam terhadap perbedaan pendapat di ruang virtual," kata para ahli PBB.
Baca Juga: SVB Ambruk Berakibat Sistemik di AS, Begini Respons OJK Soal Dampak di Indonesia
PBB menjelaskan bahwa junta merasa takut pada kekuatan perempuan untuk memobilisasi perlawanan terhadap kekuasaan militer di ruang online.
"Setiap hari, perempuan diancam secara online dengan kekerasan seksual karena mereka membela hak asasi manusia, menentang kekuasaan militer, dan berjuang untuk kembali ke jalur demokrasi," kata para ahli.
"'Doxxing" dan bentuk-bentuk pelecehan online lainnya menambah berbagai ancaman yang sudah dihadapi oleh aktivis perempuan, pembela hak asasi manusia dan asosiasi independen di Myanmar.
