Network
Agus juga menegaskan, untuk mendorong rehabilitasi lahan pada konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemerintah mewajibkan pemegang izin untuk melakukan penanaman kembali. “Setiap pohon yang dipanen, wajib dilakukan penanaman kembali oleh pemegang izin,” tegas dia.
Selain itu, Agus menuturkan, sejak tahun 2004 KLHK telah menginisiasi upaya untuk mengembalikan bentang hutan produksi ke kondisi aslinya dengan pendekatan bisnis melalui izin Restorasi Ekosistem.
Pemegang izin Restorasi Ekosistem dilarang untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu sampai keseimbangan keanekaragaman hayati dan ekosistem tercapai. Menurut Agus, pemegang izin Restorasi Ekosistem bisa memanfaatkan potensi berbagai hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang ada melalui model bisnis Multi Usaha Kehutanan.
“Restorasi Ekosistem di hutan produksi bertujuan untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) dan unsur abiotik (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan sehingga tercapai keseimbangan ekosistem melalui penanaman, pengayaan, regenerasi alami, dan atau perlindungan ekosistem,” ujar Agus.
Selain Agus, sejumlah pemimpin otoritas kehutanan di negara-negara Asia Pasific juga menjadi turut menjadi pembicara pada sesi yang digelar FAO bekerja sama dengan Australian National University itu. Diantaranya adalah dari Bhutan, India, Papua Nugini, Timor Leste, dan Republik Korea.
Park Eunsik, Director General of International Bureau, Korea Forest Service menjelaskan Republik Korea melakukan kegiatan rehabilitasi besar-besaran sejak tahun 1970-an untuk memulihkan kondisi hutan yang rusak. Hasilnya stok tegakan hutan di Korea meningkat dari hanya 10 m3 per hektare pada tahun 1972 menjadi 169 m3 per hektare pada tahun 2022.
Baca Juga: Ada Sentimen Bursa Karbon, 5 Saham Ini Layak Trading
Park juga menjelaskan ada tiga strategi yang dijalankan untuk mendorong penggunaan kayu berkelanjutan di Korea. Pertama dari sisi kebijakan, pemerintah memfasilitasi terbentuknya lingkungan yang ramah pemanfaatan produk kayu lestari. Bangunan-bangunan publik dibangun dengan memanfaatkan kayu yang diproduksi secara bertanggung jawab.
Kedua, adalah itu kampanye kesadaran publik akan pentingnya pemanfaatan kayu lestari. Ketiga, pemanfaatan inovasi teknologi diantaranya dalam mendukung legalitas kayu. ***
