Network
SEPUTARCIBUBUR- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki peran penting untuk mendukung pendanaan dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, FOLU Net Sink 2030.
Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menuturkan pemerintah telah membentuk BPDLH yang berperan untuk channeling dan mendistribusikan dana lingkungan dan perubahan iklim. "Tujuannya mendukung Visi Indonesia dalam melindungi sumber daya alam," kata dia saat membuka diskusi panel bertajuk 'Financing Mechanism for FOLU Net Sink 2030:Investing for The Future' di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat, 1 Desember, 2023.
Hadir sebagai panelis pada diskusi tersebut Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wahyu Marjaka, Ketua Harian Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 KLHK Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Eksekutif BPDLH Joko Tri Haryanto, dan Director Norway's International CLimate and Forest Initiative (NICFI) Andreas Dahl Jorgensen.
Agenda FOLU Net Sink bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU) sehingga tercapai kondisi dimana tingkat penyerapan lebih tinggi atau setidaknya sama dengan emisinya (Net Sink) pada tahun 2030. FOLU Net Sink 2030 menjadi salah satu strategi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Baca Juga: eFishery Tanam 1.000 Mangrove di Lombok
Untuk mencapai target tersebut sejumlah kegiatan yang dilaksanakan diantaranya penurunan deforestasi dan degradasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan hutan tanaman, dan pengelolaan gambut.
Menurut Astera kebutuhan anggaran untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 mencapai lebih dari Rp200 triliun
"Tidak hanya bergantung pada anggaran publik, tetapi juga pada investasi swasta. Itu sebabnya penting untuk mengintegrasikan semua pendanaan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan dan komitmen dalam aksi iklim," katanya.
Astera menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyediakan pendanaan yang memadai dalam aksi iklim. Menurut dia, kebijakan ekonomi yang tepat sangat krusial untuk menghadapi risiko perubahan iklim.
BPDLH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. "Kami memiliki mandat untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas keuangan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK yang tertuang dalam NDC," kata Direktur Eksekutif BPDLH Joko Tri Haryanto.
Dia menyatakan BPDLH berperan untuk memobilisasi berbagai bentuk pendanaan terkait lingkungan dan iklim, blended finance, yang bersumber dari pemerintah, pemda, filantropis, privat, maupun internasional.
"Kita berkomitmen untuk mencapai NDC, tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah," katanya.
Saat ini dana pengelolaan BPDLH telah mencapai 1,54 miliar dolar AS. dana tersebut bersumber dari Result Based Payment REDD Plus Global Climate Fund sebesar 103,8 juta dolar AS, kemudian dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sebesar 110 juta dolar AS, Bio Carbon Fund 50 juta dolar AS, dan dari kerja sama Indonesia-Norwegia sebesar 56 juta dolar AS. ***
