SEPUTAR CIBUBUR - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa serangan hacker Bjorka masih tergolong intensitas rendah.
Menurut Hinsa Siburian, setidaknya ada tiga klasifikasi serangan siber yang bisa melumpuhkan infrastruktur informasi vital nasional, yakni rendah, sedang, dan tinggi.
“Kalau dillihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya,” kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa 13 September 2022.
Baca Juga: Cuma Denny Siregar yang Ngakak Baca Cuitan Bjorka, Hacker Kopas Berita Lawas
Baca Juga: Ledek Bjorka, Anies Baswedan: NIP Sama Nomor HP Salah Semua Woi
Di sisi lain, Hinsa mengakui terdapat data valid yang dibocorkan Bjorka.
Meski demikian, ia mengungkapkan terdapat juga data yang tidak valid dalam peretasan tersebut.
“Saya tidak katakan semuanya tidak valid tapi ada juga yang valid,” ujar Hinsa Siburian.
Baca Juga: Empat Pengelola Judi Slot Online Gacor93 Ditangkap, MR P Jadi Buronan
Hinsa Siburian mengklaim, saat ini infrastruktur informasi vital nasional masih berjalan baik meski sempat mendapatkan serangan siber.
“Infrastruktur informasi vital nasional kita secara umum sampai saat ini itu semuanya berjalan dengan baik, sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik,” kata Hinsa Siburian.
Peretasan yang menyasar sejumlah instansi dan pejabat negara tengah menjadi sorotan dengan aksi hacker yang menggunakan identitas Bjorka di dunia maya.
Baca Juga: Catat, Bus TransJakarta Beroperasi 24 Jam di 13 Koridor Ini
Hingga kini, Bjorka diduga telah meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, pejabat negara dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara itu, Kepala Sekretariat Heru Budi Hartono memastikan, tidak ada satu pun dokumen surat menyurat Presiden Jokowi yang diretas.
Namun demikian, Heru Budi menegaskan, segala tindakan peretasan adalah perbuatan melanggar hukum dan ia meyakini aparat bakal menyelesaikan masalah ini.
"Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum. Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," ujar dia.***