SEPUTAR CIBUBUR - Penelitian terkini akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan gambut di tanah air. Peneliti-peneliti Nasional pun ditantang untuk bisa mempublikasikan hasil penelitiannya sehingga juga bisa menjadi rujukan Internasional.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menjelaskan gambut adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi Indonesia dan dunia karena fungsinya secara ekologi, ekonomi, sosial, dan juga dalam pengendalian perubahan iklim.
“Jadi gambut harus dikelola secara bertanggung jawab dan bijaksana,” kata Alue saat memberi pidato kunci pada seminar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) di Bogor, Kamis 14 September 2023.
Baca Juga: Jelang Musim Kemarau, KLHK Ingatkan Perusahaan Jaga Tata Kelola Air Gambut
Secara global ada sekitar 423 juta hektare lahan gambut dimana Kanada dan Rusia menjadi pemilik terluas. Namun untuk gambut tropis, Indonesia adalah pemilik terluas dengan 13,4 juta hektare.
Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa lahan gambut Indonesia menyimpan 46-55 Giga ton karbon. Sebagai perbandingan, untuk mengendalikan suhu bumi tidak mengalami kenaikan 2 derajat celcius sesuai perjanjian pengendalian perubahan iklim global Paris Agreement, dibutuhkan pengurangan emisi karbon sebanyak 26 giga ton.
Alue menjelaskan dalam pengelolaan gambut yang bertanggung jawab pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2014 jo PP No 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. Ketentuan itu membagi dua fungsi gambut yaitu lindung dan budidaya.
“Di lahan gambut dengan fungsi budidaya water management pun tetap harus kita jaga,” kata Alue.
Pengaturan tata air bisa dilakukan dengan membuat sekat kanal atau bahkan penutupan dengan tanah timbun. Alue menekankan pentingnya pengelolaan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau subsidensi yang bisa melepas emisi karbon.
Alue juga mengingatkan pencegahan emisi karbon dari lahan gambut menjadi bagian dari pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia seperti tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution/NDC. Dalam dokumen itu, pengurangan emisi GRK Indonesia sebesar 32,8% dengan upaya sendiri atau mencapai 43,2% dengan dukungan internasional. “Pengurangan emisi tersebut terbesar dari sektor FOLU (Forest and Other Land Use) termasuk gambut,” katanya.
Untuk mencegah emisi GRK dari lahan gambut pemerintah telah melakukan intervensi restorasi gambut di lahan konsesi seluas 3,5 juta hektare. Sementara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan untuk melakukan restorasi gambut di luar lahan konsesi seluas 1,2 juta hektare.
Menurut Alue, selain aktivitas restorasi, penting juga untuk mengetahui faktor emisi di lahan gambut. Tujuannya mengetahui seberapa besar pengurangan dan pencegahan emisi yang berhasil dicapai. Untuk itu penelitian-penelitian tentang hal itu sangat diperlukan. “Penelitian dengan novelty, kebaruan diperlukan untuk penyempurnaan kebijakan,” katanya.
Alue juga menyatakan pentingnya hasil penelitian yang dilakukan peneliti nasional untuk dibawa dipublikasikan secara internasional sehingga memiliki dampak yang lebih luas.
Baca Juga: Sekitar Rp150 Triliun Depo Slot Online Mengalir ke Luar Negeri, Menkominfo Usul Dipajaki
Sementara itu Ketua Umum HGI Dr Suwardi menyatakan pada seminar kali ini dipaparkan 12 penelitian terkini dari pemerintah, universitas, swasta, maupun mahasiswa. Makalah yang dipaparkan adalah hasil penelitian di lahan gambut dengan tutupan vegetasi hutan tanaman akasia, kelapa sawit, atau vegetasi lainnya.
“Kita bandingkan hasil penelitian asing dengan hasil penelitian kita sendiri,” katanya. Dia juga menekankan bahwa hasil penelitian yang dipaparkan perlu dipublikasikan secara internasional sehingga ke depan bisa menjadi rujukan dalam pengelolaan gambut.
Dia menekankan penyampaian riset oleh peneliti-peneliti Indonesia menunjukkan tekad dari semua pemangku kepentingan di tanah air untuk mengelola lahan gambut dengan bijak. ***