Network
SEPUTAR CIBUBUR - Akurasi data pemerintah masih sangat rendah dan tumpang tindih menjadi persoalan di mana-mana kebocoran anggaran di mana-mana, padahal kita memiliki laboratorium data forensik dan data analitis, tapi nggak dipergunakan.
"Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung, ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," ungkap Presiden di hadapan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat internal tingkat nasional.
Kesemerawutan data pemerintah yang masih sangat rendah menjadi penyebab utama adanya kebocoran anggaran di sana-sani.
Baca Juga: Serapan Dana PEN 24,6 Persen, Jokowi Perintahkan BPKP Cari Penyebabnya
Dia mencontohkan data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.
Padahal BPKP sebagai lembaga pengawasan dapat memanfaatkan laboratorium data forensik dan data analitis yang dimiliki. "BPKP kan punya ini gunakan, manfaatkan," perintah Presiden.
Presiden pun menyebut efektifiktas pengawasan interen membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik."Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya."***
