Network
SEPUTAR CIBUBUR - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI), hari ini, Kamis 16 September 2021 melakukan penahanan terhadap Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alex Noerdin dan mantan Komisaris PDPDE Sumatera Selatan Muddai Madang.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan maling uang rakyat pada pembelian gas bumi oleh di Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel) periode 2010-2019.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kedua tersangka maling uang rakyat itu ditahan selama 20 hari, terhitung sejak hari ini, 16 September 2021.
Baca Juga: MenkopUKM Tekankan Pentingnya Pencegahan Korupsi pada Sektor UMKM
“Untuk saudara AN, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara saudara MM ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung," kata Leonard, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 September 2021.
Dalam perkara ini, kata Leonard, mantan Gubernur Sumatera Selatan ini meminta alokasi gas bagian negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) untuk PDPDE Sumsel.
"Tersangka AN menyetujui dilakukannya kerja sama antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara," kata Leonard.
Sementara Muddai Madang, diduga menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.
Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai US$30,194 juta.
Diketahui sebelumnya, dalam kasus ini Kejagung sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni CISS selaku direktur utama PT. PDPDE Sumatera Selatan periode 2008 dan direktur PT. Dika Karya Lintas Nusa berinisial AYH.
Baca Juga: Dua Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkonfirmasi Positif Covid-19
Perkara terjadi antara 2010-2019, saat itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Alex Noerdin.
Kemudian, BP Migas menunjuk BUMD PDPDE Sumsel sebagai pembeli gas bumi.
Namun, dengan dalil PDPDE tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa membentuk perusahaan patungan PT. PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT. DKLN.
Baca Juga: Dugan Korupsi Beras Bansos di Bekasi, Bareskrim Kumpulkan Barang Bukti
Atas dalih tersebut berakibat merugikan keuangan negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebesar USD 30.194.452.79 yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 di mana seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.
Kerugian lainnya ditemukan oleh BPK sebesar USD 63.750,00 serta Rp. 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal. Di mana seharusnya uang tersebut tidak dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.
Atas perbuatannya, Alex Noerdin dan Maddai dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***
