Penerimaan Rp2 Miliar, Dana Kampanye Rp180 Ribu, Kaesang : Maaf Salah Input

- 13 Januari 2024, 06:47 WIB
Kaesang Pangarep.
Kaesang Pangarep. /Tangkapan layar/

SEPUTAR CIBUBUR-Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengklarifikasi soal total dana kampanye yang hanya Rp180 ribu, sementara punya penerimaan Rp2,002 miliar.

Besaran dana tersebut diungkap KPU dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Kaesang memastikan laporan tersebut akan segera diperbarui oleh timnya.

"Oh yang Rp180.000 itu salah input. Nanti bendahara umum yang akan menginfokan," kata Kaesang di Jakarta Timur.

Baca Juga: TMII Larang Konser Musik Bermuatan Kampanye 

Kaesang memperkirakan jumlah pengeluaran PSI selama kampanye sudah mencapai belasan miliar rupiah.

"Belasan (miliar) kalau enggak salah," ujarnya.

Kaesang memastikan laporan tersebut akan segera diperbarui oleh timnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta PSI mengecek ulang laporan dana kampanye partai yang hanya terpakar Rp180 ribu dari Rp2,000 miliar.

 Baca Juga: Mau Berwisata Sendiri? Biar Aman dan Nyaman di Jalan Kenali Tips-nya

"Itu harus dicek kenapa yang bersangkutan demikian," kata Bagja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu 10 Januari 2024.

Bagja menjelaskan, partai politik kerap menyerahkan laporan seadanya dan melakukan perbaikan belakangan.

Kondisi tersebut kerap menjadi persoalan proforma di kalangan parpol.

 Baca Juga: Renungan Malam Kristiani: Rahasia Tidur Nyenyak

"Kadang-kadang orang untuk mematuhi proforma itu dimasukkan dulu, perbaikannya belakangan. Itu juga jadi persoalan," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa LADK parpol, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus terus diperbarui. Terlebih, nantinya akan ada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Harus di-update terus, kan ada LPPDK nanti. Di situ akan dilihat update-nya," ucap Bagja.

 Menurutnya, tidak logis jika pengeluaran dana kampanye partai politik masih di angka Rp180.000, sedangkan kampanye terus dilakukan di berbagai daerah yang memerlukan banyak biaya.

"Kan enggak rasional kalau masih tetap Rp180.000. Loh ini ke mana? Mereka kampanye di mana-mana, kok enggak ada laporannya? Itu kan tidak logis dan tidak rasional," katanya.***

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah