Network
SEPUTAR CIBUBUR-KPK melalui para komisionernya meminta bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) menelaah isu dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), dan hak guna usaha (HGU) lahan sawit di sejumlah daerah.
“Kami telah minta ke Dumas supaya melakukan telaahan untuk klarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.
Alex mengatakan informasi dari investigasi media massa bisa menjadi bahan awal untuk mendalami dugaan tindak pidana rasuah.
Baca Juga: Kementan Akan Ekspansi Kebun Sawit Besar besaran di Papua
Alex berharap bawahannya bisa bekerja sama dengan penulis kabar tersebut.
“Kami berharap wartawan yang nulis atau investigatornya dari Tempo itu bisa memberikan sedikit clue juga ke kami,” ujar Alex.
Alex juga mengatakan kabar Bahlil memainkan izin pertambangan dan hak guna usaha sawit ini sudah menjadi pembicaraan para komisioner KPK.
Baca Juga: Bau Nyale, Tradisi Adat di Lombok dari Legenda Putri Mandalika
“Iya informal saja pas ketemu (membahas), ada berita Tempo, menarik nih laporan investigasi (soal Bahlil),” ucap Alex.
