Network
SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan program komunikasi publik di sektor infrastruktur perumahan di Indonesia. Hal itu dilaksanakan agar diseminasi program, kebijakan serta hasil pembangunan perumahan yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
"Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi publik agar berbagai program perumahan yang dilaksanakan Kementerian PUPR bisa diketahui secara luas oleh masyarakat," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ir. M Hidayat MM saat memberikan sambutan sekaligus pengarahan pada kegiatan Bimbingan Teknis Jurnalistik, Fotografi dan Videografi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9 juni 2022).
Menurut M Hidayat, koordinasi antar unit kerja di Direktorat Jenderal Perumahan dengan Biro Komunikasi Publik serta mitra kerja seperti para jurnalis media baik cetak maupun online ke depan perlu lebih ditingkatkan.
Untuk itu, pihaknya juga telah mempersiap tim komunikasi publik di setiap provinsi di Indonesia guna mempublikasikan berbagai program, kebijakan serta hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.
Baca Juga: Kementerian PUPR : 2.016 Rumah Tidak Layak Huni di Kaltim Dapat Bantuan Program BSPS
"Kementerian PUPR telah membangun berbagai hunian bagi masyarakat baik rumah tapak seperti rumah khusus, rumah swadaya, bantuan prasarana, sarana dan utilitas maupun rumah susun. Kami akan terus mendorong agar publikasi hasil pembangunan perumahan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Jurnalistik, Fotografi dan Videografi yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Sigit Haryo Pamungkas menerangkan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari mulai Rabu hingga Jum'at tanggal 8 - 10 Juni 2022.
Adapun pesertanya merupakan perwakilan petugas komunikasi publik dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dari 34 Provinsi, perwakilan dari 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) dan Direktorat teknis di Direktorat Jenderal Perumahan.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Air Bagi 400 Ribu Jiwa, Pembangunan SPAM Regional Mebidang Segera Rampung
Dalam kegiatan tersebut, imbuhnya, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis tersebut Pranata Humas Ahli Muda dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Arif Fajar Alfalaqy yang menyampaikan materi tentang "Fotografi dan Videografi Sebagai Media Komunikasi Kementerian PUPR" dan Ahmad Jayadi yang menyajikan materi "Penulisan Siaran Pers di Kementerian PUPR".
Sebagai informasi, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 16/ KPTS/Dr/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Tim Kontributor Publikasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perumahan.
Adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar penugasan dari tim komunikasi publik yang berada di unit kerja Eselon II yakni di Direktorat Teknis maupun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P).
Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Saat ini beberapa pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dilaksanakan melalui berbagai saluran publikasi baik melalui website resmi www.perumahan.pu.go.id maupun media sosial yakni Instagram @perumahan_pupr, Twitter @perumahan_pupr, Facebook Ditjen Perumahan, dan Youtube @perumahan_pupr serta Majalah/ Buletin Perumahan MAISONA.
"Para peserta dalam kegiatan ini juga melakukan praktek penulisan berita, pengambilan gambar foto dan video terkait program perumahan di lapangan. Kami juga ingin membentuk Tim Komunikasi Publik yang memiliki kualitas baik dari sisi pemahaman tugas di lapangan maupun koordinasi antar unit kerja," terangnya. ***
