SEPUTAR CIBUBUR- Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak pemerintahan Presiden Soekarno.
Saat itu, Presiden Soekarno berpikir untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.
Namun karena proses pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Suharto, masalah tidak terealisasi, namun kembali muncul pada zaman Orde Baru.
Saat itu, kondisi , Jakarta saat itu sudah menjadi kota yang semakin padat sehingga melahirkan ide pemindahan ibu kota negara.
Baca Juga: Garuda Tiara, Misteri Hotel Megah di Cileungsi yang Tak Pernah Terkuak Milik Keluarga Cendana
Dari berbagai pilihan Kota di Indonesia, Jonggol menjadi pilihan Presiden Suharto karena letaknya di Kabupaten Bogor, Jawa barat, tidak terlalu jauh dari Jakarta.
Presiden Soeharto saat ini menggadang-gadang . Jonggol sebagai pilihan paling realistis dan rasional untuk memindahkan ibu kota, karena letaknya hanya 40 kilometer dari Jakarta.
Pemindahan ibukota negara ke Jonggol telah dipersiapkan melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No 1 tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.
Rencananya bakal ada 24 desa di Kawasan Jonggol dengan luas 35.000 hektare (wilayah inti) dan 115.000 hektare (wilayah pendukung) seperti Cibubur, Sentul, Babakan Madang, Setu, Cibarusah, Serangbaru, Bojongmangu, Loji, Tegalwaru, Cikalong Kulon dan Ciranjang.
Baca Juga: Perjalanan Spiritual Dennis Lim, Dari Bandar Judi Jadi Ustaz
Wilayah tersebut dipersiapkan terlebih dahulu sebagai Kota Mandiri yang terkoneksi, mandiri ekonomi, canggih, futuristik dan ramah lingkungan, sebelum ditetapkan sebagai ibu kota.
Selain pusat pemerintahan, pusat-pusat bisnis pun akan ikut dipindahkan secara bertahap ke wilayah ini. Bandara Internasional baru dengan dua kali lebih luas dari Bandara Internasional Soekarno Hatta yaitu seluas 3.500 hektare akan didirikan di timur Cibarusah hingga Cariu bagian utara.
Kota ini dirancang untuk menampung dua setengah juta jiwa, dengan 30 persen wilayahnya akan dibuatkan hutan kota.
Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya enjadikan wilayah perkotaan, yang di dalamnya ada ada kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, pusat kota dan pemerintahan.
Di sekitarnya akan pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk dan bendungan.
Demi mewujudkan niatan daripada Presiden RI tersebut, akan dibentuk Tim Pengarah Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri dan Badan Pengendali Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri. Masing-masing akan disebut Tim Pengarah dan Badan Pengendali.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Bogor dilibatkan dalam rencana tersebut.
Jonggol dekat dengan kawasan Jabotabek yang sudah sangat berkembang pada masa Orde Baru. Daerah Jonggol bisa diakses dari Jakarta lewat jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Beberapa perumahan sudah muncul di sekitar Cibubur kala itu.
Konon, pembangunan kawasan Ibu Kota seluas 30 hektar tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta.
Baca Juga: Melirik Prospek Kota Wisata Cibubur, Lokasi Strategis Berbisnis
Pihak swasta yang bakal digandeng adalah PT Bukit Jonggol Asri, yang terkait dengan Bambang Trihatmodjo, anak ketiga daripada Presiden Soeharto.
"Di proyek Bukit Jonggol Asri City Mandiri, ada keterlibatan putra presiden dan kehadiran satu perusahaan milik Grup Salim yang bertindak sebagai salah satu pemegang saham," tulis Haryo Winarso dan An An Kartiwa dalam buku Perjuangan Keadilan Agraria (2019:152).
Ribuan hektar tanah di sana tidak memakai izin lokasi berkat rekomendasi daripada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 1998.
Baca Juga: Bus JR Connexion Layani Jurusan Kota Wisata Cibubur ke Blok M dan Mangga Dua
Hingga 1997, PT Bukit Jonggol Asri telah berhasil menempati areal seluas 12.818 hektar dengan rincian 8.918 hektar hutan, 2.100 hektar perkebunan, dan 1.800 hektar lahan rakyat di Bogor.
Ketika proyek itu mulai berjalan, pada akhir tahun 1997, krisis moneter sedang menjangkiti Indonesia. Gerakan anti Soeharto, yang lalu disebut Gerakan Reformasi, kemudian juga menguat menjelang Mei 1998.
Tekanan keras dari bawah kemudian membuat elit Indonesia kemudian menyarankan Presiden Soeharto untuk mundur.
Pada 21 Mei 1998, dengan disiarkan langsung di televisi, Soeharto secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia.
Rencana menjadikan Jonggol sebagai kota Mandiri dan ibukota negara kini tinggal cerita.***