Network
SEPUTAR CIBUBUR – Persoalan kemacetan di kawasan Puncak, bukanlah masalah, Pemerintah Kabupaten Bogor semata. Dibutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan yang ada secara bersama.
Menurut Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, perlu ada koordinasi yang lebih intens berkaitan dengan persoalan kemacetan kawasan Puncak yang dinilai cukup mendesak.
Gawatnya persoalan ini, Kata Ade Yasin, maka timbul sindiri ‘Tiada hari tanpa macet di Puncak’, dan ini selalu selalu menjadi viral di media sosial. Sementara itu perhatian media selalu tertuju ke sana.
“Dulu Puncak pernah jadi destinasi wisata nasional, tapi karena macet akhirnya dicabut. Tapi tetap saja Puncak dianggap menarik oleh wisatawan. Kenapa Puncak menarik perhatian, karena alamnya yang indah,” ujar Ade Yasin, Senin 20 September 2021.
Baca Juga: Aturan Ganjil Genap di Kawasan Puncak Bogor Tak Berpengaruh, Arus Lalu Lintas Tetap Padat
Menurut Ade Yasin, solusi kemacetan di kawasan Puncak tidak hanya selesai dengan penerapan ganjil genap. Namun, perlu ada solusi permanen dan jangka panjang salah satunya jalur alternatif Puncak 2.
Sejauh ini, potensi Puncak cukup besar terutama pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Puncak 2 bisa menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Harus ada solusi besar, jadi tidak hanya mengatur lalu lintas saja, tapi semua kepentingan masyarakat dapat terakomodir. Menurut saya, solusinya hanya ada satu, buka jalur yang lain yakni jalur Puncak 2. Kalau negara dapat membiayai di luar jawa dengan anggaran ratusan triliun, kenapa di Kabupaten Bogor yang anggarannya hanya kurang lebih 5 triliun, tidak bisa,” ujar Ade Yasin.
Lebih lanjut, Ade berharap hasil koordinasi bersama Pemkab Cianjur dan juga pemangku kebijakan lainnya bisa menghasilkan solusi pasti terkait kemacetan Puncak. Ade pun berharap usulan dua pemerintah daerah bisa didengar oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Ini Ide 'Kreatif Pasangan Muda-mudi Demi Lolos Liburan ke Puncak Bogor, Jangan Dicontoh
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bram Hertasning mengatakan, masalah Puncak sudah menjadi perhatian nasional. Pasalnya, kemacetannya semakin lama dianggap dapat mempengaruhi faktor ekonomi dan pariwisata Puncak.
“Kami melakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk menemukan titik temu. Terakhir difasilitasi Ditjen Perhubungan Darat, kami juga mengundang warga Puncak. Jadi solusi yang kita ambil adalah mencari titik temu, tetap memperhatikan pariwisata dan perekonomian Puncak, tapi kemacetan lalu lintas juga ada solusinya, karena yang kita takutkan jika macet kita biarkan, justru bisa mempengaruhi perekonomian dan pariwisata Puncak,” ujar Bram.
Terkait peraturan ganjil genap, Bram menyebut sejauh ini menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan meskupun di lapangan masih terjadi pro dan kontra. Ganjil genap tersebut, lanjut Bram, sudah menjadi kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah terintegrasi untuk wilayah aglomerasi.
Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Memberikan Bantuan Kepada Para Pelaku Wisata dan PKL di Kawasan Puncak
"Garis besarnya soal ganjil genap kita bekerjasama dengan Kepolisian. Diskresi kepolisian berlaku, ketika ganjil genap diberlakukan tapi kondisi di lapangan memerlukan manajemen rekayasa lalu lintas, kami berikan kebebasan Kepolisian melakukan diskresi, seperti penerapan sistem satu arah atau one way,” kata Bram.
Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan, saat ini pelaksanaan ganjil genap dilakukan oleh wilayah-wilayah aglomerasi secara terintegrasi. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan. Salah satunya dengan memecah volume kendaraan yang masuk ke Puncak melalui Tol Gadog.
“Kita buat tiga titik, yakni masuk dari Cibanon, Sentul Selatan, dan dari Gadog, dengan tiga titik masuk ke Puncak ini, semua kendaraan tidak menumpuk di Gadog. Kemudian kita juga menambah titik-titik pengecekan, untuk bisa mengurangi arus lalu lintas terutama untuk roda dua,” ucap Harun.
Baca Juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Rusun Pasar Rumput Dengan Keistimewaan Konsep Terpadu
Pengamat tata kota sekaligus Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Yayat Supriatna menuturkan, untuk jangka pendek, ia menilai pemerintah perlu mengeluarkan solusi dalam bentuk regulasi hukum. Selain itu aturan ganjil genap bisa menjadi kekuatan besar untuk sementara ketika pandemi masih ada.
"Ketika ganjil genap ini dianggap menjadi solusi paling optimal jangka pendek sampai kita menemukan solusi jangka panjangnya, maka kita harus bersatu. Mudah-mudahan apa yang kita gagas hari ini bisa menghasilkan langkah-langkah solutif dan bisa menjadikan Puncak sebagai tempat wisata yang berkualitas," kata Yayat.
Disclaimer: Artikel ini sudah dimuat di Pikiran-rakyat.com, dengan judul: "Pemerintah Pusat Diharap Perhatikan Puncak, Bogor-Cianjur Minta Rp5 Triliun". (Windiyati Retno Sumardiyani) ***
