Network
SEPUTAR CIBUBUR - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setiap peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di 2023 akan menerima dana sebesar Rp4,2 juta.
Dana tersebut tersebut akan diberikan dalam bentuk pelatihan senilai Rp3,5 juta, biaya transportasi Rp600 ribu yang akan dibayarkan satu kali, dan biaya dua kali survei senilai Rp100 ribu.
"Namun biaya pelatihan Program Kartu Pra Kerja skema normal lebih tinggi. Program Kartu Pra Kerja skema bansos biaya pelatihannya lebih rendah dari biaya bantuan, sekarang biaya pelatihannya lebih besar yakni sebesar Rp3,5 juta," kata Airlangga dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023 seperti dikutip seputarcibubur.com dari Antara.
Baca Juga: Maling Uang Rakyat Kasus Minyak Goreng Divonis Rendah, Kejagung Langsung Menyatakan Banding
Karena tidak lagi bersifat semi bansos, penerima bantuan seperti subsidi upah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan menjadi peserta Program Kartu Pra Kerja.
"Karena ini retraining dan reskilling, bukan bansos lagi," katanya. Pelatihan yang mesti dijalankan peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di 2023 juga berdurasi lebih panjang yakni hingga 15 jam dibandingkan skema semi bansos yang dilaksanakan secara online, yakni hanya selama 6 jam.
Pelatihan secara langsung atau offline akan diselenggarakan terutama untuk bidang-bidang tertentu, antara lain keterampilan yang masuk dalam kriteria Indonesia critical occupation list dan future of job menurut World Economic Forum (WEF).
"Antara lain beberapa pendidikan yg terkait bisnis, seperti digital marketing, data specialist, manager logistic, surveyor, dan desain grafis," katanya.
Pelatihan sektor manufaktur juga diberikan seperti pelatihan untuk menjadi manajer produksi, manajer operasi, ahli teknik industri dan produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, dan kualitas produksi, kemudian ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.
