Network
Dengan terjadinya kebocoran data yang diduga dari salah satu instansi pemerintah, Setiadi menyampaikan bahwa setidaknya pemerintah perlu memberikan arahan cara masyarakat dapat tetap mengamankan hartanya yang tersimpan di bank walaupun data pribadi mereka telah terbuka.
Pemerintah juga, katanya, harus melakukan perbaikan sistem karena dalam empat tahun terakhir telah terjadi kebocoran data lebih dari 80 kali.
"Tahun lalu saja sudah sembilan kali, semuanya terjadi dan dilewatkan begitu saja dengan pernyataan bahwa data yang bocor tidak sama dengan data yang tersimpan. Publik pun tidak banyak bisa berbuat, kemungkinan besar karena masih kurangnya kesadaran tentang dampak kebocoran data ini," kata Setiadi.
Melihat situasi tersebut, Setiadi memberikan saran kepada masyarakat sebagai pemilik data untuk mulai menggunakan otorisasi berlapis atau mengakali pertanyaan verifikasi dengan jawaban yang lebih personal dan mengganti password secara berkala.
Selain itu, masyarakat juga harus memiliki persiapan untuk menghadapi skenario terburuk ketika terjadi kebocoran pada data pribadi mereka.
Baca Juga: OJK Ungkap Yogyakarta Sebagai Pusat Hacker, Ingatkan Masyarakat Waspada Kejahatan Keuangan
Misalnya, rekening bank mana saja yang harus segera ditutup, dan cara-cara lain sesuai dengan prosedur perbankan yang ada.
Sedangkan untuk pihak bank maupun pemerintah, mungkin perlu mengubah pertanyaan dalam prosedur verifikasi menjadi pertanyaan yang lebih personal dan bervariasi sehingga kemungkinan untuk ditembus lebih kecil. ***
