CTIS Tekankan Kedaulatan dan Kemandirian untuk Teknologi Penginderaan Jauh (Remote Sensing) di Indonesia

- 12 November 2023, 09:32 WIB
Ketua MAPIN, Dr.Agustan, (Depan No.2 dari Kiri) Pada Acara Diskusi di Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), Rabu, 8 November 2023.
Ketua MAPIN, Dr.Agustan, (Depan No.2 dari Kiri) Pada Acara Diskusi di Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), Rabu, 8 November 2023. /CTIS/

Aplikasi terbesar ada di kegiatan pemetaan, kehutanan, pemantauan deforestasi, prediksi panen, pemantauan tata guna lahan dan penangggulangan bencana.  

Informasi inderaja saat ini bisa diperoleh secara cepat mengingat sudah ratusan satelit inderaja mengangkasa.  Namun, dengan kemampuan penguasaan iptek inderaja di tanah air, kegiatan aplikasi inderaja di tanah air sebagian besar masih menggunakan data dari satelit asing. 

Bahkan pengolahan datanya untuk menjadi informasi, yang akhirnya dipakai untuk menentukan kebijakan, sebagian besar juga masih menggunakan perangkat lunak buatan luar negeri. 

Padahal, beragam perangkat lunak aplikasi data inderaja sudah dibuat di Indonesia oleh ahli-ahli Indonesia sendiri.  Itulah sebabnya, semangat kedaulatan dan kemandirian muncul pada Diskusi CTIS ini. 

Indonesia perlu memiliki dan mengoperasikan satelit penginderaan jauh sendiri. Melalui berbagai proyek pembangunan, seperti pemantauan pembangunan IKN Nusantara, pemantauan proyek proyek strategis Nasional, juga rencana Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperbaharui Peta Indonesia Sekala 1: 5000, kesemuanya ini memperlukan data satelit inderaja.   Selain itu pasal 15 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa untuk pengukuhan kawasan hutn dapat menggunakan data satelit. 

Belum lagi penggunaan data satelit untuk pemantuan lahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), juga untuk membuat estimasi wajib pajak di berbagai kawasan perumahan.

Pendapat Agustan didukung Dr. Parlindungan Purba, penasehat Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), yang  juga pengurus KADIN. Dia menyarankan kegiatan pembangunan satelit inderaja melalui pola kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU),  dimana pihak swasta membangun satelitnya melalui pola pendanaan perbankan yang menarik.

Begitu satelit inderaja mulai operasional maka pihak pemerintah dapat membeli jasa informasinya, atau menyewa waktu operasionalnya,  untuk beragam kegiatan yang diperlukan. Misalnya untuk prediksi panen di daerah lumbung lumbung padi guna diambil kebijakan harus impor beras atau tidak. 

Baca Juga: Menteri LHK Bilang Tidak Ada Asap Melintas Ke Malaysia, Begini Penampakan Peta Citra Satelit

Juga bila mendadak terjadi bencana alam maka data inderaja dapat diambil secara cepat  untuk kegiatan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

Halaman:

Editor: sugiharto basith budiman


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah