SEPUTAR CIBUBUR- Wilmar International Limited (Wilmar) mendapat penilaian tertinggi secara global dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak anak, dengan mengintegrasikan ke dalam operasinya .
Penilaian itu disampaikan Global Child Forum, sebuah yayasan nirlaba Swedia dalam laporan independen.
Laporan yang diterbitkan Global Child Forum, bertema'The State of Children's Rights and Business 2021, mengevaluasi 832 perusahaan secara global dan Wilmar mencetak nilai 9,8 dari 10, melebihi skor rata-rata sektor swasta yang hanya 5,4.
Jeremy Goon, Chief Sustainability Officer Wilmar mengatakan, pihaknya merasa terhormat atas pengakuan tersebut dan terus terdorong untuk memimpin industri dalam memperjuangkan hak-hak anak, serta memastikan bahwa sektor swasta bebas dari perburuhan, eksploitasi atau pelecehan yang melibatkan anak-anak.
Baca Juga: Wilmar Buat Panduan Praktis Pengelolaan Kawasan Konservasi Bagi Masyarakat
"Kami sangat bangga dengan upaya kami untuk menjaga anak-anak yang tinggal di perkebunan bersama keluarga mereka, aman dari potensi risiko dan bahaya,” kata Jeremy Goon.
Jeremy Goon mengatan, pencapain tersebut merupakan upaya terus menerus yang dilakukan secara sadar untuk memastikan anak-anak memiliki fasilitas dan instrumen yang memungkinkan mereka berkembang.
“Upaya ini terus berlanjut meskipun ada tantangan akibat dampak pandemi Covid-19.”
Sejumlah upaya telah dilakukan perusahaan diantaranya mencetak materi sekolah untuk anak-anak yang bersekolah di perkebunan Wilmar.
Upaya lain yakni secara aktif membantu mengumpulkan dan mengirimkan pekerjaan sekolah, serta memanfaatkan radio atau televisi untuk menyiarkan program pendidikan.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun, Presiden Harap Anak Terlindungi Dari Covid-19
Wilmar juga menyediakan akses ke pendidikan gratis dan berkualitas kepada lebih dari 10.800 anak usia sekolah.
“Kami sangat yakin pendidikan kunci untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Wilmar juga mengoperasikan 145 penitipan bayi di seluruh perkebunannya untuk mengasuh lebih dari 3.300 anak karyawannya,” kata Jeremy Goon.
Jeremy Goon mengungkapkan, Wilmar punya komitmen dalam mengintegrasikan perspektif hak anak di semua lini operasi perusahaan mereka agar mampu menjalana bisnis secara berkelanjutan.
“Kami mengembangkan pemahaman yang lebih baik, tentang bagaimana operasi mereka berdampak terhadap anak-anak. Tolok ukur kami menunjukkan apa yang dapat dicapai untuk bisnis dan masyarakat, ketika perusahaan mengintegrasikan pendekatan yang mengutamakan anak,” kata Cajsa Wiking, Sekretaris Jenderal Global Child Forum.
Sebelumnya, Wilmar juga telah diakui oleh Global Child Forum di antara sedikit perusahaan yang ditampilkan oleh mereka dalam studi kasus yang menilai perjalanan, tantangan, dan pencapaiannya dalam mengintegrasikan hak-hak anak di seluruh Wilmar dan operasi pemasoknya.
Rekam Jejak
Pada 2020, Wilmar dan Business for Social Responsibility (BSR) mengembangkan ‘Pedoman Penerapan Perlindungan dan Pengamanan Anak, bekerja sama dengan perusahaan consumer good besar lainnya.
Panduan ini bertujuan untuk melengkapi operasi hulu kelapa sawit, yang mencakup pemasok pihak ketiga Wilmar, dengan pemahaman dan kapasitas untuk melindungi hak-hak anak
Pada Juni 2021, Wilmar dan BSR bergerak ke fase berikutnya dengan melakukan uji coba manual di perkebunan terpilih di Indonesia dan Malaysia.
Wilmar pertama kali meluncurkan Kebijakan Perlindungan Anak pada 2017 untuk memperkuat upayanya dalam melindungi anak-anak yang tinggal di perkebunannya bersama keluarga mereka.
Kesehatan dan kesejahteraan anak-anak juga merupakan salah satu pilar utama Piagam Perempuan Wilmar .
Wilmar baru-baru ini masuk dalam Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World Index dalam kategori industri Makanan, Minuman, dan Tembakau untuk kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), setelah tahun lalu masuk dalam Indeks DJSI Asia Pasifik.
Wilmar tercata menduduki peringkat nomor satu dalam penilaian 2021 oleh Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT), dengan nilai total lebih dari 91 persen untuk transparansi dan keterbukaan publik tentang kebijakan dan upayanya terkait dengan masalah ESG.***