Network
SEPUTAR CIBUBUR – Tinggi harga minyak goreng hingga menjelang bulan Ramadhan menjadi sorotan banyak pihak. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut langkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
Dugaan adanya mafia di balik kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pun menyeruak. Pemerintah, khusus Kementerian Perdagangan dinilai gagal mengatasi tata kelolaan perdagangan minyak goreng yang banyak dibutuhkan masyarakat.
Waketum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan polemik minyak goreng ternyata tidak hanya menjadi perhatian banyak pihak. Tapi di parlemen sendiri persoalan ini justru juga disorot tajam.
minyakBaca Juga: BIN Ikut Bicara Kelangkaan Minyak Goreng, Ini Sarannya
Karena itu, Habiburokhman minta KPK untuk menerjunkan tim guna menyelidiki persoalan minyak goreng. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan KPK, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Marte 2022.
"Soal minyak goreng ini pak dibahas di banyak sekali komisi ya di VI di XI tapi yang jelas ada ketidaknormalan dan pasti ada penyimpangan hukum, pasti juga ada melibatkan penyelenggara negara," kata politisi Partai Gerindra ini.
"Kami beraharap KPK leading di depan dalam pengusutan kasus ini. Kita minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi. Saya yakin bisa segera ditangkap pelakunya. Jangan ragu pak," ujarnya.
Menurut Habiburokhman, apabila memang KPK berhasil mengungkap kasus dan menangkap pelaku di balik persoalan minyak goreng, maka pelaku tersebut harus bisa dituntut secara maksimal, yaitu tuntutan hukuman mati.
