Network
SEPUTAR CIBUBUR - Pemerintah mulai memberlakukan pajak aset kripto seperti Bitcoin dan sebagainya terhitung mulai 1 Mei 2022.
Mengutip pernyataan pemerintah, penerapan pajak kripto ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022 (PMK68) tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto ini merupakan kewajiban pedagang aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Perdagangan aset kripto di Indonesia mulai dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Baca Juga: Kasus DNA Pro Menyeruak, PT MAS Bantah Bisnisnya Ilegal karena Direkturnya Tukang Ojek
Besaran tarif PPN yang dikenakan sebesar 0,11% dari nilai transaksi kripto. Sementara para pedagang aset kripto atau exchanger dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi, sehingga totalnya 0,21%.
Untuk pedagang yang tak terdaftar di Bappebti, maka tarif pajak yang dipungut berbeda. Yakni, dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22% untuk PPN dan 0,2% sebagai PPh.
Tokocrypto sebagai salah satu perusahaan calon pedagang fisik aset kripto terdaftar Bappebti akan menetapkan: PPN dan PPh (sebesar 0,21%) akan diterapkan per 1 Mei 2022 dan digabungkan dengan biaya trading fee. Sehingga nantinya total pemotongan menjadi 0,31% (trading fee 0,1% ditambahkan dengan PPn & PPh sebesar 0,21%).
Baca Juga: Kasus Robot Trading DNA Pro Ikut Menyeret Nama Billy Syahputra, Gara-Gara Jual Mobil Alphard
Penggabungan pemotongan ini dilakukan sementara agar implementasi dapat dilaksanakan tepat waktu sejak sosialisasi dimulai, di mana pedagang aset kripto diimbau untuk menerapkan pajak dimulai tanggal 1 Mei 2022.
