Network
SEPUTAR CIBUBUR - Wajib pajak diharapkan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah terkait program PPS(Program Pengungkapan Sukarela) sebelum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan akses informasi keuangan yang telah dimiliki DJP untuk pengawasan dan penegakan hukum perpajakannya.
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan ada 1 juta wajib pajak yang mencatatkan perbedaan data antara laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan kondisi yang sebenarnya per 31 Desember 2020.
Perlu diketahui, otoritas sudah memiliki akses terhadap data keuangan wajib pajak melalui perbankan dan sumber lainnya.
Baca Juga: Wajib Pajak Penting Untuk Disimak, Berikut Ini Perbandingan Denda Pajak Normal dengan PPS
Dirjen Pajak Suryo Utomo pun mengajak wajib pajak yang masuk dalam sorotan di atas untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) yang berlangsung hingga 30 Juni 2022.
"Kita sudah kirimkan surat by email address ke 1 jutaan lebih [wajib pajak] yang memiliki perbedaan antara SPT dan harta per tanggal 31 Desember 2020," kata Suryo dalam acara Sosialisasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Selasa 19 April 2022.
Lebih lanjut, Suryo mengatakan imbauan tersebut telah disebar dari berbagai kantor pelayanan pajak (KPP).
Bahkan, Suryo menyebutkan pada setiap KPP, jumlah wajib pajak yang memiliki perbedaan data SPT Tahunan dengan harta sebenarnya bisa mencapai 6.000 wajib pajak.
"Waktu pelaksanaan PPS waktunya tingga 2 bulan lebih sedikit. Maka ada program pengungkapan sukarela yang berlangsung Januari sampai Juni ini silakan Anda untuk segera ikut," kata Suryo.
