Network
SEPUTAR CIBUBUR- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjamin temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp 300 triliun bukan hoaks.
Menurut Menkopolhukam yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang itu, temuan seperti ini tidak dapat disembunyikan di era keterbukaan informasi.
"Kenapa saya bicara kepada saudara, karena kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," kata Mahfud MD dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis, 9 Maret 2023.
Baca Juga: Temuan KPK, 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan
Mahfud menyebut laporan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sudah ada sejak tahun 2009 dan jumlahnya mencapai 168 laporan dengan melibatkan 460 orang di kementerian tersebut.
Namun laporan itu tidak ditindaklanjut oleh menteri yang sudah berganti empat kali.
Soal laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, Mahfud menduga menterinya sibuk.
Baca Juga: Profil Kombes. Pol. Budi Hermanto, Sosok di Balik Penangkapan Wahyu Kenzo Bos ATG (Auto Trade Gold)
Ia mengklaim temuan itu telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Menurut Mahfud, KPK juga telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.
"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, sekitar ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp300 triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan," kata Mahfud.
Ia mengapresiasi langkah sigap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu, sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat. Tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu ganti menteri sudah 4 kali, kan sejak tahun 2009 ndak bergerak dan Kedirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil," ujar Mahfud.
Mahfud menduga mandeknya laporan tersebut karena para Dirjen di Kemenkeu tidak melaporkan kepada atasannya soal dugaan transaksi mencurigakan tersebut.
Para Dirjen mungkin menganggap transaksi mencurigakan itu sebagai kasus kecil dan tidak bermasalah.
"Ternyata kalau dianggap ndak ada masalah, sekarang ada masalah. Ndak apa-apa, saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu," kata Mahfud. ***
