Network
Upaya lain yang dilakukan pemerintah antara lain melalui program sarana prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian.
Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit, Airlangga mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.
“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia, nilainya 29,66 miliar dolar AS di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: Warna Baju Bisa Cerminkan Kepribadian Pemakainya, yang Mana Warna Favoritmu?
Menko Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.
Saat ini setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan bagi industri sawit Indonesia, yakni EUDR yang berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi, dan EUDR yang akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.
Baca Juga: Promo Spesial! ROUNN Luncurkan Exclusive Launch Tas Berkualitas Terbaik di Shopee Finest
“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah,” terangnya.
Kemudian Menko Airlangga juga menuturkan bahwa pemerintah bersama dengan Malaysia telah melakukan misi bersama (joint mission) pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR.
Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tak merugikan negara-negara produsen.
