Network
SEPUTAR CIBUBUR - Pemerintah China menyatakan bahwa diberlakukannya persyaratan pengujian COVID-19 oleh beberapa negara kepada warga negaranya adalah Diskriminatif. Pembatasan ini dilakukan sebagai tanggapan atas gelombang infeksi yang melonjak di China.
Setelah menutup perbatasannya selama tiga tahun, memberlakukan rezim penguncian yang ketat dan pengujian tanpa henti, China tiba-tiba berbalik arah menuju hidup dengan virus pada 7 Desember, dan gelombang infeksi meletus di seluruh negeri.
Beberapa negara telah terkejut dengan skala wabah China dan menyatakan skeptisisme atas statistik COVID-19 Beijing, dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Italia, Jepang, dan Taiwan yang memberlakukan tes COVID-19 untuk pelancong dari China.
Baca Juga: IHSG Hari ini 30 Des 2022 Potensi Menguat, bursa AS dan Eropa mengalami Penguatan jelang Akhir Tahun
"Niat sebenarnya pembatasan tersebut adalah untuk menyabotase upaya pengendalian COVID-19 China selama tiga tahun dan menyerang sistem negara itu," kata tabloid Global Times yang dikelola pemerintah China dalam sebuah artikel pada Kamis malam (29 Desember). Mereka menyebut pembatasan itu "tidak berdasar" dan "diskriminatif".
China akan berhenti mengharuskan wisatawan yang masuk untuk masuk karantina mulai 8 Januari. Tetapi masih akan menuntut hasil tes reaksi berantai polimerase (PCR) negatif dalam waktu 48 jam sebelum keberangkatan.
Beberapa negara memberi respon yang berbeda atas kedatangan turis dari warga China.Italia pada hari Kamis mendesak seluruh Uni Eropa untuk mengikuti langkahnya, tetapi Prancis, Jerman, dan Portugal mengatakan mereka tidak melihat perlunya pembatasan perjalanan baru, sementara Austria telah menekankan manfaat ekonomi dari kembalinya turis China ke Eropa.
Pengeluaran global oleh turis asal China bernilai lebih dari US $ 250 miliar setahun sebelum pandemi. Amerika Serikat telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi mutasi virus saat virus itu menyapu negara terpadat di dunia, serta transparansi data China.
Baca Juga: Kemenhub akan Bedakan Tarif Penumpang KRL, Anggota Komisi V DPR Ini Menolak Tegas
