Network
Melalui aksi-aksi iklim konkrit dan target-target ambisius yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN, maka ASEAN menekankan perlunya negara-negara lain di dunia untuk meninjau kembali dan memperkuat target 2030 dalam Tujuan Pembangunan Nasional mereka pada akhir tahun 2023, yang selaras dengan target Perjanjian Paris.
ASEAN juga menyerukan komunikasi strategi pembangunan rendah emisi Gas Rumah Kaca jangka panjang, terlibat dalam Ambisi Mitigasi Sharm El-Sheikh dan Program Implementasi, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim, meningkatkan implementasi yang responsif gender, mengakui anak-anak dan remaja sebagai katalisator perubahan, memastikan Tujuan Global untuk Adaptasi, mempromosikan teknologi rendah emisi, dan memasukkan aksi iklim berbasis laut dalam tujuan iklim nasional.
ASEAN juga menyerukan identifikasi sarana implementasi di setiap negara, termasuk pendanaan, peningkatan kapasitas, dan persyaratan teknologi, serta juga menyerukan pengadopsian rekomendasi dari Komite Transisi mengenai operasionalisasi pengaturan pendanaan Lost and Damage untuk membantu negara-negara berkembang dalam merespons dampak buruk perubahan iklim.
Tak ketinggalan ASEAN juga mendesak para Pihak negara maju untuk memberikan dukungan implementasi yang lebih baik bagi negara-negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi, memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar dolar AS setiap tahunnya pada tahun 2023, dan meningkatkan pendanaan iklim di atas jumlah tersebut pada tahun 2025.
Mereka juga harus menyediakan pendanaan iklim yang cukup untuk berbagai mekanisme keuangan, termasuk Fasilitas Pembiayaan Hijau Katalis ASEAN, Dana Iklim Hijau, Fasilitas Lingkungan Hidup Global, Dana Adaptasi, dan Dana Negara Terbelakang, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara berkembang.
Mereka juga harus memimpin dalam meningkatkan ambisi mitigasi, mendukung Inisiatif Peningkatan Kapasitas untuk Transparansi, dan mendukung AMS dalam mengembangkan rencana adaptasi.
"Kami juga mendorong negara-negara maju untuk memberikan lebih banyak dukungan keuangan, teknologi, dan kapasitas kepada negara-negara anggota ASEAN secara tepat waktu, terkoordinasi, berkelanjutan, dan responsif gender agar dapat lebih memahami dampak perubahan iklim di tingkat regional, nasional, dan lokal dalam mencapai komitmen iklim," ujar Menteri Siti.
Terakhir ia juga menyebutkan jika ASEAN perlu mengakui pentingnya keterlibatan Pemangku Kepentingan Non-Pihak dalam aksi perubahan iklim, keterkaitan ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim, serta memajukan emisi GRK yang rendah, pembangunan yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim. ***
