Network
Astera menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyediakan pendanaan yang memadai dalam aksi iklim. Menurut dia, kebijakan ekonomi yang tepat sangat krusial untuk menghadapi risiko perubahan iklim.
BPDLH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. "Kami memiliki mandat untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas keuangan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK yang tertuang dalam NDC," kata Direktur Eksekutif BPDLH Joko Tri Haryanto.
Dia menyatakan BPDLH berperan untuk memobilisasi berbagai bentuk pendanaan terkait lingkungan dan iklim, blended finance, yang bersumber dari pemerintah, pemda, filantropis, privat, maupun internasional.
"Kita berkomitmen untuk mencapai NDC, tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah," katanya.
Saat ini dana pengelolaan BPDLH telah mencapai 1,54 miliar dolar AS. dana tersebut bersumber dari Result Based Payment REDD Plus Global Climate Fund sebesar 103,8 juta dolar AS, kemudian dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sebesar 110 juta dolar AS, Bio Carbon Fund 50 juta dolar AS, dan dari kerja sama Indonesia-Norwegia sebesar 56 juta dolar AS. ***
