Novel Baswedan dkk Dinonaktifkan dari KPK, Faisal Basri Serukan Perlawanan!

- 11 Mei 2021, 21:17 WIB
Kolase foto Presiden Jokowi (kiri) dan ekonom Faisal Basri (kanan). Faisal  basri menyerukan perlawanan pada rezim yang semena-mena.
Kolase foto Presiden Jokowi (kiri) dan ekonom Faisal Basri (kanan). Faisal basri menyerukan perlawanan pada rezim yang semena-mena. /Dok. ANTARA FOTO/Wahyu Putro dan Instagram/@jokowi.

SEPUTAR CIBUBUR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Novel dan 74 pegawai itu pun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk untuk pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan SK Pimpinan KPK No 652 tahun 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri 7 Mei 2021, mereka yang dinyatakan TMS untuk beralih status menjadi ASN harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Baca Juga: Edisi Gelap Podcast Haris Azhar Ungkap Daftar Pertanyaan ‘Aneh’ TWK Pegawai KPK

Terhadap keputusan resmi KPK itu ekonom senior yang Faisal Basri menyerukan perlawanan.

"Rezim ini secara moral sudah bangkrut. Amanat reformasi sudah kanda. Hanya ada satu kata: LAWAN!!!," cuit dia dalam akun twitter @FaisalBasri, Selasa 11 Mei 2021 malam.

Faisal mengajak semua pihak melakukan perlawanan. menurut dia, jika semua pihak diam saja, maka rezim pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan semakin semena-mena.

Baca Juga: Penjelasan Ketua KPK Soal Pegawai Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

"Jika kita semua, rakyat biasa, diam saja, rezim ini akan kian semena-mena. Ayo kita mulai dari sekarang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme menggembosi para oligarki," katanya.

Sebagai bentuk perlawan dan penggembosan oligarki, Faisal menyeru masyarakat untuk tidak membeli saham perusahaan yang dikuasai oligarki dan sarat praktik KKN. "Kalau masih punya saham mereka: jual segera," katanya.

Rakyat Indonesia juga diserukan untuk memboikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan oligarki. Terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan.

Baca Juga: Terdakwa Korupsi Bansos Juliari Batubara Sebut Nama Jokowi di Persidangan

"Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu," ujarnya.

Dia menyatakan, penarikan uang dari bank BUMN atau non BUMN mungkin akan mempersulit kehidupan. Namun dia menekankan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan.

"Perlawanan harus kita gencarkan sampai Presiden melakukan tindakan luar biasa menyelamatkan KPK," katanya. ***

Editor: sugiharto basith budiman

Sumber: Twitter @faisalbasri


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x