Network
SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depan akan menyalurkan kolaborasi program pembangunan infrastruktur dan perumahan guna mengentaskan kemiskinan ekstrem di lima kecamatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adanya penanganan kemiskinan ektrem tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran pemerintah daerah di masa pandemi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kantong - kantong wilayah kumuh di daerah.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengungkapkan, Kementerian PUPR saat ini mendapat tugas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Baca Juga: Kebijakan Tes PCR untuk Perjalanan jauh Diduga Menguntungkan Kelompok Bisnis Tertentu
"Kami harap tahun 2024 jumlah miskin ekstrem di Indonesia bisa mencapai angka nol persen. Semua penduduk Indonesia termasuk masyarakat miskin ektrem bisa merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga mereka lebih sejahtera," ujarnya saat melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ektrem di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (2 November 2021).
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Bupati Kuningan, Aceh Purnama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Hari Suko, Direktur SSPJP Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pandu Atmosuharto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Kuswardono, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Erdward Abdurrahman, Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda selaku Ketua Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II, Kiagoos Egie Ismail, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial, Indro Utomo, Kepala SKPD terkait masalah penanganan kumuh seperi Bappeda Kuningan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), BPKPP.
Rahman menjelaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR tapi juga melibatkan Kementerian / lembaga lain, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah menurunkan beban pengeluaran pemerintah daerah, menurunkan wilayah kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera.
Data angka masyarakat miskin yang menjadi target yang dijadikan dasar Kementerian PUPR untuk melaksanakan program ini berasal dari hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN. Kementerian PUPR juga ingin Pemerintah daerah untuk menyesuaikan data yang ada sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.
"Ada lima wilayah Kabupaten Kuningan yang kami target agar bebas dari miskin ektrem. Kelima daerah tersebut antara lain di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi dan Cibingbin dan Kecamatan Darma," katanya.
