Network
Mereka menegaskan, ucapan Effendi Simbolon berposisi sebagai anggota DPR. Dan teguran Effendi terhadap TNI dalam suatu rapat koordinasi adalah hal yang bersifat konstitusional dan dijamin undang-undang. Hal tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Koalisi ini dalam rilisnya juga menilai pernyataan anggota Dewan seharusnya dijadikan bahan refleksi dan evaluasi diri atas berbagai permasalahan yang melibatkan anggota TNI.
Pernyataan anggota Dewan bukanlah representasi perorangan, melainkan representasi rakyat yang dipilih rakyat. Oleh karena itu, protes maupun intimidasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR sama saja artinya pimpinan TNI AD tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada anggota DPR terpilih.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menyebut kalau TNI masih punya banyak PR yang harus dikerjakan. Sehingga kritik harusnya dijadikan pelajaran untuk jadi institusi yang lebih baik.
Kritik terhadap berbagai persoalan di institusi TNI jangan dipandang sebagai bentuk penghinaan atau merusak TNI, namun menjadi bagian dari upaya untuk mendorong TNI sebagai tentara yang profesional, terutama meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
Sebelumnya Habiburokhman wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan(MKD) DPR RI sudah memberi pernyataan akan memanggil KASAD Dudung terkait seruannya agar prajurit mengecam Effendi Simbolon.
Adapun seruan KSAD Dudung yang viral videonya yang kemudian menjadi polemik adalah sebagai berikut:
“kita harus menjadi petarung, jadi jagoan, jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu, diam semua. Nanti lihat tanggal 26 RDP, saya buktikan sama kalian kalau nanti saya akan balas dia [Effendi].
Jangan kita diam saja. Dia itu siapa, enggak berpengaruh! Enggak berpengaruh! Harga diri kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia, Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya sehingga duduk semua, diam.
