Network
DOB ini dijalankan dengan kekuatan yang memaksa, “Ini membuat aparat negara, tokoh adat, atau lembaga adat bentukan negara membuat kuasa negara terus awet di Papua,” ungkap Mahruz.
Menurut Mahruz, Pusaka juga mencatat adanya legitimasi moral dan klaim.
Misalnya pemerintah pusat mengatakan mereka sudah sangat serius melakukan pembangunan, kesejahteraan, dan DOB dalam Otsus.
Selain itu ada kriminalisasi dan bekerjanya rezim hukum rasis.
"Jika diamati, pada 2019 di Papua dibuat rezim hukum untuk mengakui hak masyarakat adat, tapi di sisi lain ada rezim hukum yang dibuat juga untuk mempercepat eksploitasi atas tanah adat."
Baca Juga: Airlangga, Bahlil Hingga Bamsoet Incar Ketum Golkar
Ia menilai negaranisasi di Tanah Papua merupakan arena kontestasi yang tidak netral, di mana pengakuan wilayah adat, hutan desa, hak pengelolaan, pengusulan hutan adat, pengusahaan perkebunan dan kehutanan, bisa ditemukan satu izin yang bisa melegalkan.
"Suatu perusahaan, lanjutnya, bisa melakukan banyak usaha di hutan. Bisa kayu, bisa jasa lingkungan, bisa karbon, bisa madu, dan lainnya," ucapnya.
“Ada kutipan dari jenderal Orde Baru Ali Murtopo, (bahwa) Jakarta tidak tertarik dengan orang Papua, (dan) yang membuat Jakarta tertarik adalah tanah dan sumber daya alamnya,” kata Mahruz. Apakah kutipan Ali Martopo itu masih relevan, “Kita bisa melihat hal itu dari beberapa perusahaan yang memiliki dan sedang mengurusi izin baru PBPH Multi Usaha Kehutanan di Papua,” kata Mahruz.
Mahruz memberikan contoh perusahaan yang mengurus izin baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Papua adalah Alamindo Bumi Hijau Group, terdiri dari empat anak perusahaan, di antaranya Indo Hutan Ekosistem Group dan Khatulistiwa Hijau Lestari Jaya Group. Total ada 14 anak perusahaan.
