Network
Sistem ini dikembangkan dan dijalankan dengan melibatkan seluruh elemen mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, termasuk LSM.
Sertifikat SVLK telah diakui Uni Eropa dan menjadi satu-satunya lisensi FLEGT hingga saat ini.
Meski demikian, pada kenyataannya ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa masih belum bisa menjadi raja di Uni Eropa karena negara-negara konsumen tidak menjadikannya pilihan utama.
Situasi yang sama juga dirasakan oleh Ghana. Chris Beeko mengatakan pihaknya telah mulai menjalin FLEGT-VPA sekitar 13 tahun lalu.
Untuk memperbaiki tata kelola hutan, Ghana membangun sistem verifikasi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kini produk kayu Ghana dipastikan legal dan lestari.
“Tapi apa yang kemudian ditawarkan? Pengakuan terhadap apa yang sudah kami lakukan perlu ditingkatkan,” katanya.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia Indroyono Soesilo menyambut baik inisiatif pembentukan koalisi negara-negara produsen kayu tropis.
Indroyono yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengatakan pengakuan yang lebih luas dari pasar atas produk-produk yang tersertifikasi mandatory berdasarkan skema yang dikembangkan masing-masing negara akan memberi insentif untuk ekonomi maupun kelestarian hutan.
“Komitmen untuk kelestarian hutan seharusnya datang dari kedua sisi, produsen dan konsumen dengan prinsip resiprokal,” tegas Indroyono.
Untuk diketahui, ekspor produk kayu Indonesia pada tahun 2021 lalu mencapai 13,5 miliar dolar AS. Meski demikian, nilai ekspor untuk pasar Uni Eropa relatif tidak banyak bergerak naik meski sudah ada pengakuan lisensi FLEGT untuk SVLK Indonesia.
