Network
SEPUTAR CIBUBUR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan, salah satunya dengan merilis program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, program tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya
melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari prainkubasi, inkubasi. dan pasca-ikubasi,” ujar Kiki, panggilan akrabnya, pada Kick Off Generic Model EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis, 22 Juni 2023.
Baca Juga: Ada Robot Trading dan Pinjol Ilegal, OJK Ungkap Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp5 Triliun
Kiki memaparkan bahwa program EKI di perdesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.
Program EKI akan menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.
Program EKI selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia menjelaskan bahwa Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang menunjukkan Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan (40,7 persen, dan76,88 persen) yang masih di bawah angka tingkat nasional (49,68 persen, 85,1 persen).
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki program “Nagari Naik Kelas” yang berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
