Network
SEPUTAR CIBUBUR - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengingatkan agar Pemerintah Uni Eropa memperlakukan perdagangan dengan negara berkembang secara adil, sehingga tidak terjadi diskriminasi terutama terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.
Hal itu ditegaskan Alue saat bersama Delegasi Indonesia melakukan kunjungan kerja di Jerman dengan mengunjungi Kementerian Pangan dan Pertanian Jerman (BMEL) dan Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) di Berlin, Jerman, Selasa, 17 Oktober 2023.
Di BMEL, Delegasi Indonesia diterima oleh State Secretary Silvia Bender dan Matthias Schwoerer, Kepala Divisi Eropa dan International Forest Policy.
Di sana, Wamen Alue Dohong menyampaikan bagaimana Indonesia memulai proses perjanjian kemitraan kehutanan Forest Law-Enforcement Governance and Trade (FLEGT) dari tahun 2001 sampai ditandatangani Uni Eropa dan Indonesia pada tahun 2013.
Dalam perkembangannya, Wamen Alue Dohong mengungkapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) telah mampu menekan angka pembalakan liar di Indonesia dan meningkatkan ekspor produk kayu, terutama ke Uni Eropa.
“Namun, dengan mulai berlakunya Uni Eropa Deforestation-free Regulation (EUDR) pada tahun 2023, para pelaku usaha produk kayu mempertanyakan status FLEGT yang telah dibangun antara Uni Eropa dan Indonesia dan menyampaikan beban uji tuntas (due diligence) akibat berlakunya EUDR,” katanya.
Menjawab pertanyaan tersebut, State Secretary Silvia Bender menyampaikan bahwa Pemerintah Jerman memahami permasalahan pemberlakuan EUDR terutama pada unit usaha kecil dan menengah karena pemberlakuan EUDR juga dirasakan oleh pelaku usaha di Jerman. Pemerintah Jerman sendiri masih mengkaji implementasi due diligence di perbatasan negara.
Secara spesifik State Secretary Silvia Bender juga menyampaikan alasan EUDR diterapkan karena pengelolaan hutan di negara produsen masih kurang baik sebagaimana berita di media itu keliru.
