SEPUTAR CIBUBUR-Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) yang menyebut seluruh pengkritik pemerintah seharusnya angkat kaki dari Indonesia.
"Itu sangat memprihatinkan dan kita sesalkan, karena selain bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pasal 28E Ayat 3 tetang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat," kata Buya Anwar, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024.
Dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis 7 Maret 2024 Luhut meluapkan kekesalannya kepada kaum pengkritik pemerintah, termasuk mantan pejabat era Jokowi.
Baca Juga: Ical Pastikan Jokowi atau Gibran Tak Bisa Nyelonong Jadi Ketum Golkar
"Saya berharap kita semua bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semuanya jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia," kata Luhut.
Pandangan dan sikap seperti itu, lanjut Buya Anwar, menunjukkan pemerintah terkesan menjadi absolut, karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan pihak lain.
Sepertinya, semua yang telah dibuat dan dikerjakan pemerintah, sudah pasti benar.
Baca Juga: Kejagung Sebut Barang Bukti di Rumah Crazy Rich PIK Hasil Tindak Kejahatan
Jadi, kata dia, pemerintah dan kepemimpinan yang ingin hendak dikembangkan oleh Luhut bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat tapi adalah kedaulatan penguasa.
Bila itu yang terjadi maka berarti luhut sudah menggeser negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik dan anti reformasi," kata Buya Anwar.
Baca Juga: Pegawai honorer, Kades dan Perangkat Desa Tak Dapat THR dan gaji ke 13.
Semestinya, kata dia, Luhut sebagai pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah itu, sejatinya memerlukan kritik.
Agar memiliki perspektif sehingga dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik, dan terbaik bagi negara dan bangsa.
"Tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan. Oleh karena itu adalah wajar jika kita sangat keberatan dengan sikap yang disampaikan Luhut tersebut, karena jika sikap dan pandangannya tidak diluruskan maka yang terbentuk adalah pemerintahan yang anti dialog dan anti kritik," paparnya.***