Network
Bambang lantas menyindir Greenpeace yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan sawit dan kertas itu. Menurutnya, tak mengherankan jika Greenpeace paham terkait deforestasi lantaran organisasi lingkungan itu pernah berkolaborasi dengan perusahaan yang terlibat pembabatan hutan.
Baca Juga: Promosi Komoditas Lestari Bisa Tiru SVLK Indonesia, Supaya Tekan Deforestasi
"Tentu memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup atas isu deforestasi, pengeringan gambut dan karhutla; karena dia pernah secara dekat berkolaborasi dengan grup besar perusahaan sektor sawit dan pulp/kertas bertahun-tahun lamanya," ujarnya.
bih lanjut, Bambang menilai Greenpeace tebang pilih terhadap pencabutan izin-izin usaha. Ia menyebut Greenpeace tak pernah menjadikan syarat untuk menyerahkan izin-izin usaha grup perusahaan tersebut yang wilayahnya antara lain berada di lahan gambut.
Selain itu, kata Bambang, Greenpeace tak pernah meminta pemerintah untuk mencabut izin-izin usaha perusahaan yang berkolaborasi dengan mereka beberapa tahun lalu.
"Saya saksi sejarah, bagaimana proses kolaborasi Greenpeace dengan grup perusahaan besar tertentu itu dideklarasikan pada tahun 2013 tersebut," ujarnya.
"Mengapa Greenpeace sekarang mendesak pemerintah untuk mencabut izin-izin usaha di lahan gambut? Ini menunjukkan posisi Greenpeace yang tidak konsisten," kata Bambang.
Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin mengatakan pihaknya tengah menyiapkan respons atas tudingan KLHK tersebut.
Sebelumnya, Greenpeace Indonesia mengkritik pidato Jokowi di COP26 dan pernyataan KLHK terkait angka deforestasi turun. Menurut Greenpeace, pernyataan itu tidak benar. Greenpeace menyebut, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019).***
