SEPUTAR CIBUBUR - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa sebagai salah satu dari 54 negara anggota International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), Indonesia selalu berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas dan standar audit keuangan secara global.
Maka dari itu, ia berharap acara IFIAR Inspection Workshop 2023 yang diselenggarakan di Bali pada 7-9 Maret 2023 bisa memperkuat kesadaran akan pentingnya meningkatkan kualitas pengawasan di industri audit.
"Meningkatkan kualitas pengawasan tidak hanya penting di bidang perumusan kebijakan, tetapi juga penting dalam bidang inspeksi dan penegakan hukum,” kata Sri Mulyani yang berpartisipasi secara virtual di acara IFIAR Inspection Workshop 2023, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023.
Baca Juga: Rugi Investasi Bodong OxtaFX, Pejabat Pajak Kambing Hitamkan Sri Mulyani
IFIAR adalah organisasi internasional yang meliputi regulator di bidang audit dari berbagai negara untuk melindungi kepentingan publik dan investor dengan meningkatkan pengawasan audit secara global. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebagai kegiatan rutin tahunan, IFIAR Inspection Workshop bertujuan untuk memfasilitasi peserta agar dapat berbagi pengalaman praktik terkait pembinaan dan pengawasan audit antarnegara anggota IFIAR.
Indonesia melalui Kemenkeu akan berbagi praktik regulasi dan pengawasan akuntan publik kepada regulator lain anggota IFIAR dan sebaliknya.
Baca Juga: Pegawai Kemenkeu Minta Sri Mulyani Lebih Bijaksana
Melalui berbagai kelompok kerja dan rangkaian kegiatan IFIAR, Menkeu berharap negara-negara anggota dapat saling berdiskusi secara intensif untuk membahas isu-isu terkini terkait pengawasan audit.
Audit yang berkualitas menjadi upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi terhadap laporan keuangan yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi.
Transparansi laporan keuangan merupakan salah satu elemen dalam mendukung ketahanan sektor keuangan dalam menjaga kestabilan perekonomian. Di Indonesia, Kemenkeu membentuk PPPK sebagai badan pengawasan untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang diaudit.
Baca Juga: Sidang Korupsi Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo Bayar Apartemen Cewek Kinyis-kinyis Rp11 juta per Bulan
Namun, diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempromosikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis di sektor keuangan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga keberlanjutan ekonomi.
Selain itu,untuk menegaskan pentingnya peran akuntan publik sebagai bagian integral dari sektor industri keuangan untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutannya, tahun ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Melalui UU P2SK, Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat fungsi regulasi, terutama dari audit dan industri penjaminan. Sri Mulyani menuturkan langkah ini penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia.
Baca Juga: Susu Ganja Jadi Modus Baru Peredaran Narkoba yang Mesti Diwaspadai Warga, Seperti Apa?
Selain itu, isu perubahan iklim juga menjadi salah satu tantangan sehingga diharapkan auditor dapat berpartisipasi dalam aksi ini dengan tidak hanya menetapkan standar pengungkapan terkait iklim global, tetapi turut meningkatkan tanggung jawab pengungkapan informasi berkelanjutan oleh perusahaan dan membantu investor menghindari pengungkapan penipuan melalui penerapan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).
Sebagaimana dibahas dalam IFIAR Inspection Workshop 2023 mengenai ESG, pengungkapan yang transparan dalam informasi ESG dapat membantu pengguna mempertimbangkan apakah informasi tersebut sebanding dengan perusahaan lain dan konsisten dengan informasi yang telah diungkapkan perusahaan sebelumnya.
Dengan begitu, informasi tersebut juga dapat mendorong investor dalam menilai dampak lingkungan sosial dari investasi mereka sehingga dapat memfasilitasi skema insentif perusahaan. ***