Network
Dia mengatakan kedepan perlu adanya pembenahan, terkait otorisasi nasabah siapa yang memberikan dengan mekanismenya, jangan sampai konsumen yang beritikad baik itu menjadi suatu korban.
"Misalnya ada suatu batasan waktu agar ada kepastian hukum buat konsumen terkait dengan kesalahan transfer ini," ujar dia.
Nah ucap Sulasri ketika ada dana salah transfer perlu diketahui status dana tersebut, milik siapakah, hal ini yang perlu diatur, misalnya dalam jangka waktu sekian tidak ada suatu klaim itu sudah menjadi milik daripada si penerima.
"Karena ini menjadi suatu resiko dari yang dilakukan oleh pelaku transfer. Jangan yang melakukan salah transfer dibebankan oleh penerima transfer ini," tuturnya.
Sebabnya kata dia, otoritas penyedia jasa keuangan wajib menjelaskan kepada konsumen dana tersebut berasal darimana.
Sehingga, dalam keadaan ini konsumen tidak patut dipersalahkan selama ada bukti telah melakukan proses pelaporan kepada penyedia jasa sebagai bentuk itikad baik.
"Jadi perlu ada mekanisme komunikasi yang dilakukan ketika konsumen ini melakukan sesuatu komunikasi bagaimana respon dari Pelaku Usaha Jasa Keuanga (PUJK), kemudian tidak di respon dengan baik ini kan perlu ada pembuktian, apakah sudah dilakukan prosedur sesuatu yang sesuai dengan prosedur ataukah tidak.
Sebelumnya, Indonesian Journalist Of Law mengelar diskusi webinar dengan menghadirkan Sulastri dari YLKI, mantan Hakim Agung Prof Yahya Harahap, Batara Maju Simatupang selaku Ahli Risk Management Perbankan & Asuransi, Ade Adhari selaku Akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Tarumanegara sekaligus Direktur Institut Diponegoro Center Of Criminal Law, dan dipandu Ketua IJL Edward Panggabean bersama Fitri Novia Heriani selaku moderator.***
