Network
SEPUTAR CIBUBUR- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan, saat ini industri kelapa sawit nasional sedang menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dia berharap, bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk menyelesaikan tantangan tersebut.
“Menurut kami memang sedang tidak baik-baik saja di dalam dan luar negeri, di luar ada kampanye negatif termasuk juga undang-undang anti deforestasi eropa dan lainnya, karena itu kita perlu bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder untuk menyelesaikan tantangan ini,” kata Eddy Martono saat membuka Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum ke-9 di Medan, Kamis 30 Mei 2024.
Baca Juga: Empat Hal Ini Pengaruhi Ekonomi Indonesia
Eddy Martono juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Utara turut mendorong pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat.
"Yang harus kita lakukan pertama adalah bersama-sama mendukung program peremajaan sawit rakyat," kata Eddy.
PSR atau peremajaan sawit rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit petani tanpa perlu membuka lahan baru. Program ini diharapkan memberi efek domino terhadap perekonomian.
Baca Juga: Astra Agro Dianugerahi Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Terbaik 2024
Dalam pelaksanannya, program PSR menemui sejumlah hambatan lantaran mensyaratkan lahan petani penerima dana hibah yang dikelola BPDPKS tersebut tidak masuk ke dalam kawasan hutan.
"Kita masih ada kendala soal kawasan hutan. Tidak hanya milik pengusaha, banyak lahan petani masuk kawasan hutan sehingga tidak bisa melakukan PSR. Ini yang jadi perhatian kami," kata Eddy.
Di Sumut, tercatat ada sekitar 490.000 hektare kebun sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas areal kebun sawit.
Pada 2023, Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan mampu meremajakan 12.700 hektare lahan sawit rakyat. Namun realisasinya sepanjang tahun hanya mampu mencapai 2.030 hektare.
Baca Juga: Enam Rekomendasi Destinasi Wisata Favorit di Sekitar Wonosobo
Eddy berharap, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah program PSR dapat dimasifkan.
"IPOS Forum ini menjadi wadah bagi kita untuk memberi masukan kepada pemerintah maupun stakeholder terkait kondisi sawit kita," tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin, mengatakan minta penataan industri sawit harus semakin baik ke depan.
Hal ini karena industri sawit merupakan motor utama penggerak perekonomian di Sumatera Utara (Sumut).
Diketahui, terdapat kurang lebih 1,4 juta hektare lahan sawit dengan produksi tandan dan buah segar (TBS) sekitar 24 juta ton per tahun.
Baca Juga: Mau Investasi Reksa Dana, Cermati Dulu Profil Risikonya
Ada sekitar 237 perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit di Sumut, dan ini berdampak pada lapangan kerja.
"Ini sektor strategis, walau Sumut bukan provinsi dengan produksi dan lahan terbesar. Tapi, industrinya sangat masif di sini, dan itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja, kita perlu penataan yang semakin baik," kata Hassanudin.
Sumut juga termasuk kuat dalam pengembangan hilirisasi minyak sawit, seperti margarin, shampoo,
biodiesel, pelumas, bio-gas, bio-etanol, bio plastik, bahkan pembangkit listrik.
Salah satu yang saat ini masif dikembangkan adalah minyak goreng merah.
“Kita juga masif di bidang hilirisasi, kita punya pabrik minyak goreng merah dan satu-satunya di Indonesia saat ini. Kita akan terus kembangkan, menata dengan baik, sehingga bisa menyejahterakan masyarakat,"kata Hassanudin.***
