Network
SEPUTAR CIBUBUR – Keputusan pemerintah ‘menyembunyikan’ data kematian pasien Covid-19 dalam menetapkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di suatu wilayah terus menuai kritikan.
Terkait dengan penghilangan data kematian ini, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, karena pemerintah menemukan adanya akumulasi input data kematian selama beberapa pekan ke belakang.
Hal tersebut menyebabkan data kematian terdistorsi sehingga mempengaruhi penilaian tingkat kematian pasien Covid-19 di suatu daerah.
Namun hal ini dikritik oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, yang menurutnya langkah itu tidak tepat, karena dapat mengaburkan gambaran jumlah dan persebaran efek fatalitas Covid-19.
Baca Juga: ASKLIN Bogor Gelar Vaksinasi Covid-19 di Cibinong Mall, Link Daftar forms.gle/8XWUXfC8efG3FQhL7
Mulyanto mengatakan, data kematian akibat Covid-19 itu merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep testing, tracing, treatment (3T).
"Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari Covid-19 ini. Rasanya tidak ada. Karena itu pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu 11 Agustus 2021.
"Yang dibutuhkan adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19 tersebut, bukan malah menghapus indikator kematian. Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah," ucapnya.
Karena itu, dia menyayangkan sikap pemerintah yang sering melakukan kekeliruan dan tidak menggunakan scientific based dalam penanggulangan Covid-19.
