Network
SEPUTAR CIBUBUR – Menyusul kontoversi diskresi karantina terhadap pejabat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghimbau jangan ada pihak yang memancing di ‘air keruh’.
Luhut Binsar Pandjaitan meminta mengadu domba soal diskresi karantina pejabat negara, orang terpandang, dan rakyat biasa tidak diperpanjang.
Luhut mengakan, diskresi karantina yang diberikan kepada pejabat tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi itu berlaku universal. Hampir semua negara ada kebijakan diskresi terhadap pejabat negara.
Baca Juga: Cegah Omicron, Luhut Imbau Masyarakat Tidak Liburan ke Luar Negeri
“Apa pun mengenai perjalanan, ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya, itu diberikan berlaku universal. Bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan,” katanya dalam konferensi pers perkembangan penanganan Covid-19 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, 27 Desember 2021.
Tapi kebijakan diskresi itu, lanjut Luhut, tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan, diadu-adu antara pejabat pemerintah, antara orang berada, dengan rakyat biasa.
Luhut menyindir seorang mantan pejabat negara yang sebelumnya mempertanyakan soal perlakuan berbeda kebijakan karantina terhadap pejabat dan rakyat biasa.
Baca Juga: Alasan Pemberlakuan Aturan Tes PCR Naik Pesawat, Luhut: Jangan Semua Kelihatan Bagus Langsung Bebas
"Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita selama ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Republik ini," katanya.
