"Dampaknya bisa positif bagi sektor properti. Karena bila PPN kembali normal, kebijakannya juga dapat berubah kembali," katanya.
Ferry menuturkan, untuk sektor perkantoran pada 2022, diproyeksikan ada tujuh gedung perkantoran baru akan selesai di CBD (kawasan sentrabisnis) DKI Jakarta, serta diprediksi pula ada tujuh perkantoran baru di luar CBD.
Baca Juga: Grand Wisata Bekasi Tawarkan Rumah Modern Luxury Harga Mulai Rp1,4 Miliar
Ia mengungkapkan, rata-rata gedung yang selesai dibangun pada 2022 adalah perkantoran yang sudah terlanjur untuk dibangun sejak sebelum pandemi, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pasokan terbatas.
Namun, meski ada keterbatasan dalam pasokan terbatas selama beberapa tahun ke depan, pada tahun ini okupansi atau tingkat hunian akan menurun karena masih belum bisa diimbangi oleh tingkat penerapannya.
Menurut dia, beberapa pemilik gedung perkantoran juga banyak yang yang memberikan insentif agar bisa meningkatkan dari okupansi dari gedung itu sendiri.
Baca Juga: Ke Jawa Tengah, Presiden Akan Serahkan Bantuan PKL Hingga Resmikan Bendungan
Begitu pula dengan sektor ritel, lanjutnya, pengembang atau pengelola pusat perbelanjaan diperkirakan masih akan wait and see (masih menunggu) untuk kondisi ke depan, namun rata-rata menyatakan optimismenya karena kunjungan ke mal yang saat ini semakin membaik.
Sebelumnya terkait sektor properti perumahan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan bahwa masih ada potensi pembangunan rumah nonformal yang perlu segera digarap oleh berbagai pihak terkait.
"Saat ini, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen pembangunan perumahan formal melalui APBN. Potensi perumahan nonformal masih cukup besar sekitar 70 hingga 80 persen dan itu harus segera digarap dengan baik karena sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.