Network
SEPUTAR CIBUBUR – Aktivis HAM Natalius Pigai mengomentari penangkapan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin oleh Kejaksaan Agung RI yang menjadi tersangka atas dugaan maling uang rakyat (korupsi).
Pigai tidak hanya membela dan memuji-muji Alex Noerdin, tapi seperti biasanya, ia tak lupa menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kalimat yang menohok.
Dalam cuitannya di akun Twitternya, Jumat, 17 September 2021, Pigai menulis adalah Gubernur bersih dan terbaik di Indonesia.
“Alex Noerdin Gubernur Bersih & Terbaik di Indonesia. 2 Periode menang tanpa perlawanan. Hari ini beliau ditahan. Tidak ada yg membela,” tulis Pigai dalam akun Twitter pribadinya, yang dipantau Seputarcibubur.com, Sabtu, 18 September 2021.
Tapi kalimat itu tak berhenti sampai di situ. Pigai menyambung kalimat pujian Alex Noedin dengan kalimat yang memojokkan keluarga Jokowi.
“Sy mau tanya seandainya suatu saat Joko Widodo, Anak, Menantu, Ipar ditahan krn kasus korupsi, apakah ada yg membela?,” kata Pigai.
Cuitan mantan komisioner Komnas HAM ini kemudian memunculkan pro dan kontra di kalangan netizen. Ada yang mendukungnya, namun tidak sedikit yang mencaci-maki Pigai.
Salah satu yang mendukung adalah akun @lignummare menulis.
“Tenang ja om pi, pengacara yang ditunjuk oleh eyang alex pasti membela beliau secara profesional.”
Baca Juga: MenkopUKM Tekankan Pentingnya Pencegahan Korupsi pada Sektor UMKM
Namun sebagian besar mempertanyakan sikap Pigai, bahkan ada netizen menganggap alumni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ini kurang waras.
Seperti komenter @Raffandy12.
“DI TAHAN KARENA KORUPSI. DIMANA NALARMU SEBAGAI MANUSIA. sudah tahu salah kok di bela lama2 @NataliusPigai2 seperti orang yg kurang waras , xxx (ODGJ) atau strees. yg korupsi alex nurdin apa hubunganya sama keluarga jokowi. Perbandingn anda itu lucu.kalau bersih dan terbaik kok OTT.”
Sementara @dennurdin menulis.
“Dasar apa anda bilang Alex Noerdin bersih dan terbaik, Pigai?? Selama ini dia didukung oleh Partai besar yg kita tahu track recordnya buruk”.
Lain lagi dengan @HerryHendrayan7 yang heran Pigai menghubung-hubungkan kasus dugaan maling uang rakyat Alex Noerdin dengan keluarga Jokowi.
“Dikit² jokowi, dikit² jokowi. Jokowi kok dikit². Sudahlah bung kurangi kebencian anda pada jokowi, gak ada manfaatnya buat rakyat, bahkan buat anda sendiri,” tulis @HerryHendrayan7 dalam kolom komentar.
Seperti banyak diberitakan media, belum lama ini, Kejaksaan Agung RI melakukan penahanan pada Alex Noerdin setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan maling uang rakyat dalam kasus pembelian gas bumi BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer mengatakan, Alex ditahan di Rutan Kelas I Cipinang cabang KPK selama 20 hari ke depan.
"Oleh karena itu untuk mempercepat penyidikan tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari," kata Eben dalam keterangannya, Kamis, 16 September 2021.
Diketahui sebelumnya, dalam kasus ini Kejagung sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni CISS selaku direktur utama PT. PDPDE Sumatera Selatan periode 2008 dan direktur PT. Dika Karya Lintas Nusa berinisial AYH.
Perkara terjadi antara 2010-2019, saat itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Alex Noerdin.
Kemudian, BP Migas menunjuk BUMD PDPDE Sumsel sebagai pembeli gas bumi. Namun, dengan dalil PDPDE tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa membentuk perusahaan patungan PT. PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT. DKLN.
Baca Juga: Buronan Korupsi Pembalakan Liar, Adelin Lis Dipulangkan Kejaksaan Agung Dari Singapura
Akibatnya dalam perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI negara mengalami kerugian sebesar USD 30.194.452.79 yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2019 di mana seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.
Kerugian lainnya ditemukan oleh BPK sebesar USD 63.750,00 serta Rp. 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal. Di mana seharusnya uang tersebut tidak dibayarkan oleh PDPDE Sumsel. ***
